Yogyakarta – Taruna Program Studi Sarjana Terapan Pertanahan Politeknik Agraria STPN mengikuti Kuliah Umum bertema “Tanah, Negara, dan Rakyat: Memaknai Kembali Transformasi Pelayanan Pertanahan dalam Perspektif Kebangsaan”, Jumat (4/9/2026). Kuliah umum yang menjadi bagian dari rangkaian peresmian Politeknik Agraria STPN ini menghadirkan pengamat politik Rocky Gerung sebagai narasumber utama, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid.

Dalam paparannya, Rocky mengajak peserta melihat persoalan pertanahan dari perspektif filsafat kebangsaan. Menurutnya, tanah tidak dapat dipahami semata sebagai benda, ukuran, atau bidang dengan batas tertentu. Tanah memiliki makna berbeda bagi setiap pihak, baik rakyat, negara, masyarakat adat, maupun korporasi.

Rocky juga membahas pergeseran makna tanah dalam perkembangan modernitas dan kapitalisme. Ia menilai tanah yang semula memiliki fungsi sosial, eksistensial, dan mental kini cenderung dimaknai secara tunggal sebagai komoditas.

Ia menggarisbawahi bahwa persoalan pertanahan bersifat kompleks dan lintas disiplin karena menyangkut aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, hingga ekologi. Karena itu, menurutnya, dibutuhkan cara pandang yang kritis dan terbuka, dan kampus berperan penting sebagai ruang untuk menguji gagasan secara argumentatif.

Paparan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang mengangkat isu kewenangan negara atas tanah, kedaulatan rakyat, masyarakat adat, serta hubungan antara kepastian hukum dan beragam pemaknaan tanah.

Dalam sesi tersebut, Nusron menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pertanahan. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan di bidang pertanahan pada akhirnya bermuara pada satu tujuan, yaitu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nusron juga menilai perbedaan pandangan di ruang akademik penting untuk memperkaya pemikiran dan menghasilkan cara pandang yang lebih komprehensif.

Bagi taruna Prodi Pertanahan, kuliah umum ini membuka cara pandang bahwa persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek teknis dan administratif, tetapi juga dimensi filosofis, sosial, dan kebangsaan. Perspektif tersebut menjadi bekal penting bagi taruna sebagai calon insan pertanahan yang kelak menjalankan pelayanan pertanahan secara adil dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.